Nuasaberita.com_SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menemukan sejumlah persoalan mendasar saat menggelar kegiatan reses di Kampung Cibungur, Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kamis (5/2). Kerusakan infrastruktur jalan menjadi keluhan utama warga karena dinilai menghambat aktivitas harian hingga berdampak langsung pada proses belajar anak-anak.
Kegiatan reses yang untuk pertama kalinya digelar di kampung tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Warga memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini belum tersalurkan secara optimal.
“Ini merupakan reses pertama di Kampung Cibungur. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi. Banyak masukan dan saran yang tentu akan saya bawa dan perjuangkan dalam rapat DPRD,” ujar Hamzah usai berdialog dengan warga.
Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya tiga persoalan utama mencuat, yakni kondisi jalan lingkungan yang rusak, keterbatasan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta masih ditemukannya rumah tidak layak huni (Rutilahu). Dari ketiga persoalan tersebut, kerusakan infrastruktur jalan dinilai paling mendesak untuk segera ditangani.
“Mayoritas warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan dan gang-gang kecil yang rusak parah. Saat hujan turun, beberapa titik bahkan tidak bisa dilalui. Dampaknya, anak-anak sekolah terpaksa diliburkan karena akses terputus,” ungkapnya.
Hamzah menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dasar seperti jalan tidak boleh terus berulang setiap tahun, terlebih dampaknya menyentuh langsung hak dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.
“Aspirasi ini akan menjadi catatan penting bagi kami sebagai wakil rakyat. Tidak boleh hanya berhenti sebagai agenda seremonial reses, tetapi harus benar-benar diperjuangkan dan direalisasikan melalui pembahasan di meja rapat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh aspirasi masyarakat pada prinsipnya merupakan prioritas DPRD. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dan konsistensi dalam mengawal program-program tersebut, terutama saat pembahasan anggaran.
“Bagi kami, semua aspirasi adalah prioritas. Tinggal bagaimana mengawalnya dalam rapat Badan Anggaran dan pembahasan bersama pemerintah daerah, baik melalui APBD maupun dengan dukungan APBN,” jelasnya.
Terkait program Rutilahu, Hamzah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah pada tahun ini, termasuk untuk membantu warga yang terdampak bencana.
“Insya Allah tahun ini ada alokasi beberapa miliar rupiah untuk program Rutilahu. Kami di DPRD akan terus mendorong dan mengawal agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
