Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti rencana penundaan atau pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, menyampaikan penolakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026). Gerindra meminta pemerintah daerah mencari ruang efisiensi dari belanja operasional, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial sebelum mengurangi hak ASN.
Selain TPP ASN, Gerindra menyoroti pemangkasan anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3,45 miliar, meski total Belanja Modal mengalami kenaikan sekitar Rp70,13 miliar.
Fraksi Gerindra menilai infrastruktur jalan dan irigasi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, serta distribusi hasil produksi.
Gerindra juga menyoroti peningkatan defisit APBD Perubahan 2026 dari Rp68,58 miliar menjadi Rp149,72 miliar. Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra mengusulkan perlindungan penuh TPP ASN, pengembalian anggaran jalan dan irigasi, penguatan digitalisasi pendapatan daerah, serta percepatan penyerapan kas BLUD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
