Budi menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, instansi pemerintah semestinya menjadi tempat bagi para pelajar untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, sekaligus pembelajaran selama menjalani PKL.
Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak di lingkungan pemerintahan agar tidak terulang kembali.
“Ya, artinya kita merasa prihatin atas kejadian yang terjadi. Yang seharusnya di dinas itu memberikan satu pendidikan untuk anak-anak PKL, ternyata ada kejadian itu. Tetapi ini menjadi pembelajaran buat semua,” ujar Budi.
Budi menekankan bahwa pengingat tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu instansi atau individu, tetapi kepada seluruh pihak yang bekerja dan beraktivitas di lingkungan pemerintahan.
“Ya, saya mengingatkan aja kepada semua dan terhadap kita semua, janganlah bermain-main! Itu aja,” tegasnya.
Ia menambahkan, aturan mengenai perilaku dan disiplin di lingkungan pemerintahan pada dasarnya telah jelas. Karena itu, setiap pegawai maupun pihak yang berada di lingkungan kerja pemerintahan harus memahami batasan dalam berinteraksi, terlebih terhadap pelajar yang sedang menjalani PKL.
Menurut Budi, lingkungan pemerintahan tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menciptakan ruang belajar yang aman bagi pelajar yang menjalani PKL.
“Sistemnya udah jelas kok, untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Tetapi manakala memang melakukan itu juga, ya siap tanggung sendiri,” tandasnya.
Budi berharap kasus tersebut menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan PKL di lingkungan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan serta memberikan rasa aman bagi para pelajar.
